Insightkaltim.com, SANGATTA – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengkaji Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan fokus utama pada potensi pendapatan daerah. Anggota DPRD Kutim, Jimmi, menjelaskan bahwa pembahasan masih berlanjut dan belum mencapai kesimpulan akhir.
“Rapat kali ini hanya membahas jadwal pembahasan dan potensi pendapatan yang bisa diperoleh. Pembahasan masih berjalan dan belum mencapai kesimpulan akhir,” ujar Jimmi kepada media di ruang kerjanya, Selasa (23/07/2024).
Menurut Jimmi, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari bagi hasil tambang batu bara, khususnya dari Kaltim Prima Coal (KPC) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 547 miliar. Namun, angka ini masih bisa berubah seiring berjalannya pembahasan.
“PAD terbesar berasal dari profit sharing tambang batu bara, terutama dari KPC, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 547 miliar. Namun, angka ini masih bisa berubah karena pembahasan masih berlangsung,” jelasnya.
Selain sektor pertambangan, pendapatan daerah juga berasal dari pungutan perusahaan sawit yang totalnya mencapai sekitar Rp 36 miliar. Meskipun kontribusinya lebih kecil dibandingkan tambang batu bara, sektor perkebunan memiliki dampak signifikan dalam penyerapan tenaga kerja.
“Selain tambang, ada juga pungutan dari perusahaan sawit yang totalnya sekitar Rp 36 miliar. Meskipun kecil, sektor perkebunan memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi,” tambahnya.
Jimmi menekankan bahwa pendapatan dari sawit tidak dapat dibandingkan dengan tambang dalam bentuk profit sharing karena skala pendapatannya yang lebih kecil. Namun, sektor perkebunan tetap penting karena menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Sawit tidak bisa dibandingkan dengan tambang dalam bentuk profit sharing karena skala pendapatannya tidak sebesar batu bara. Tapi penyerapan tenaga kerja dari sektor perkebunan sangat tinggi,” ungkapnya.
Jimmi juga menyoroti pentingnya memperkuat sumber pendapatan daerah (PAD). Pemerintah perlu memperhatikan berbagai potensi lain yang bisa menghasilkan pendapatan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah.
“Pemerintah harus memperhatikan berbagai potensi pendapatan lainnya untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, Jimmi mengingatkan bahwa setiap potensi pendapatan harus dikelola dengan baik dan transparan untuk memastikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. Keterlibatan semua pihak dalam proses ini sangat penting.
“Setiap potensi pendapatan harus dikelola dengan baik dan transparan untuk memastikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. Keterlibatan semua pihak sangat penting,” kata Jimmi.
Dengan berbagai potensi yang ada, Jimmi optimis bahwa Kutai Timur dapat meningkatkan PAD secara signifikan jika semua pihak dapat bekerja sama dan fokus pada pengelolaan sumber daya yang ada.
“Jika semua pihak dapat bekerja sama dan fokus pada pengelolaan sumber daya, saya optimis Kutai Timur dapat meningkatkan PAD secara signifikan,” tutupnya.(adv/dprdkutim)
