Insightkaltim.com, **SANGATTA** – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Leni Angriani, mengumumkan rencana kebijakan tegas untuk melarang praktik pungutan liar (pungli) di sekolah. Kebijakan ini bertujuan memastikan pendidikan gratis di sekolah negeri berjalan sesuai aturan dan menghapus beban finansial tak sah yang kerap menekan orang tua murid.
Leni mengungkapkan bahwa pungli di sekolah sudah menjadi masalah serius yang harus segera diatasi.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai iuran yang tidak sah. Praktik ini tidak hanya membebani orang tua, tetapi juga merusak citra pendidikan gratis yang seharusnya dinikmati oleh semua anak di Kutim,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kutim baru-baru ini.
Langkah konkret yang akan diambil mencakup penyusunan kebijakan tegas yang melarang semua bentuk pungli di sekolah dan penerapan sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan tersebut. “Kebijakan ini akan mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sehingga tidak ada lagi sekolah yang berani melakukan pungutan liar,” tambah Leni.
Leni juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara dinas pendidikan dan masyarakat.
“Kami akan memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan ini disosialisasikan dengan baik kepada semua pihak terkait, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat umum. Kami juga akan membuka saluran pengaduan untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, DPRD Kutim akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan, untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.
“Kami akan mengadakan pertemuan rutin dengan dinas pendidikan untuk membahas isu-isu yang ada dan mencari solusi yang efektif. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang kami buat benar-benar diterapkan di lapangan,” katanya.
Dengan kebijakan tegas ini, diharapkan pendidikan gratis yang diamanatkan oleh pemerintah dapat benar-benar dinikmati oleh semua anak di Kutim tanpa ada pungutan tambahan yang memberatkan.
“Kami berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan di daerah ini,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
