Insightkaltim.com, SANGATTA – Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Kamis (13/06/2024), Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur melalui juru bicaranya, M. Amin, menyampaikan apresiasi sekaligus kritik terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2023.
Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jonni, dan dihadiri oleh Asisten III Bupati Kutim, Sudirman Latif, bersama 21 anggota dewan serta tamu undangan lainnya.
Dalam pembahasan nota penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023, M. Amin mengungkapkan bahwa meskipun ada penghargaan terhadap kinerja keuangan pemerintah, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki.
“Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran pendapatan asli daerah sebesar Rp787,53 miliar masih dirasa kurang maksimal,” ujarnya. Menurutnya, banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Lebih lanjut, M. Amin mempertanyakan kontribusi BUMD/Perusda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja optimal sehingga secara signifikan bisa ikut mendongkrak PAD?” tanyanya.
Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya transparansi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap PAD. “Publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya PAD karena dominan disumbang oleh BUMD/Perusda Kabupaten Kutai Timur ataukah karena faktor lainnya,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya evaluasi kinerja BUMD/Perusda untuk memastikan kontribusi mereka terhadap PAD berjalan optimal. “Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD,” tuturnya.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu. “Agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu, kita perlu diversifikasi sumber pendapatan,” tambahnya.
Dalam penutupannya, Fraksi Partai Demokrat berharap agar masukan mereka dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah. “Dengan harapan dapat semakin mempertajam kebijakan pemerintah menuju perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis,” harapnya.
M. Amin juga mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Kami mengajak semua pihak dapat bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah,” imbuhnya.(adv/dprdkutim)
