Insightkaltim.com, **SANGATTA** – Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya (AKB) menyoroti tantangan dan peluang dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hj. Mulyana, perwakilan fraksi AKB, mengungkapkan bahwa PAD Kutim masih bisa ditingkatkan secara signifikan.
Sidang ini dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Joni, dan dihadiri oleh Asisten III Bupati Kutim, Sudirman Latif, beserta 21 anggota dewan lainnya serta tamu undangan. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis (13/06/2024).
Dalam pemaparannya, Hj. Mulyana menjelaskan bahwa berdasarkan angka-angka yang tertera dalam nota penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pendapatan asli daerah saat ini sebesar Rp. 352,46 miliar atau 44,76% dari anggaran PAD sebesar Rp. 787,53 miliar.
“Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 352,46 miliar masih bisa ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor pertambangan saja,” ujar Hj. Mulyana.
Ia menekankan pentingnya eksplorasi dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya, termasuk pendapatan dari retribusi dan pajak daerah.
“Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu digali. Ini adalah peluang yang harus dimaksimalkan,” tambahnya.
Mulyana juga menyoroti pentingnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus diarahkan untuk mendapatkan dividen dan pengaruh signifikan dalam peningkatan PAD.
“Penyertaan modal di BUMD seharusnya bukan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen atau pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan PAD,” jelasnya.
Selain itu, Mulyana menyoroti pendapatan transfer yang mencapai Rp. 7,67 triliun atau 103,12% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 7,44 triliun. Ia menegaskan pentingnya detail dalam penggunaan dana transfer tersebut untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran, terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan transfer ini harus benar-benar dijabarkan dengan detail untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam pandangannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting. Mulyana berharap setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang jelas demi kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang jelas demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa peran serta semua pihak dalam pengelolaan keuangan daerah sangatlah penting.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kutim,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
