Insightkaltim.com, Sangatta – Jimmi, Anggota DPRD Kutai Timur, menyikapi dengan tajam hambatan yang menghampiri proyek pembangunan di Jalan Soekarno Hatta. Setelah rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Senin, 13 Mei 2024, Jimmi memberikan pernyataannya kepada media.
“Tahun ini, pembayaran lahan di sekitar Jalan Soekarno Hatta masih menjadi sorotan utama. Perlu pembenahan lebih lanjut terkait titik-titik yang akan dibangun, karena sengketa lahan masih menggelayuti,” ujarnya.
Dia menyoroti bahwa kendati beberapa persiapan proyek telah rampung, pembayaran lahan yang tertunda hingga 2025 menjadi indikator adanya tantangan serius dalam kemajuan proyek.
“Meskipun sebagian besar persiapan proyek telah selesai, seperti yang direncanakan untuk konstruksi pada tahun 2025, namun pembayaran lahan yang terhenti menunjukkan bahwa tantangan masih ada,” jelasnya.
Jimmi menegaskan perlunya campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan guna memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami mengharapkan pemerintah dapat berperan aktif dalam menangani sengketa lahan ini agar proyek dapat berjalan tanpa hambatan lebih lanjut,” tambahnya.
Dia juga menyoroti urgensi proyek infrastruktur ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk setempat.
“Proyek ini memainkan peran vital dalam menggerakkan daerah kita ke depan. Oleh karena itu, kita perlu bersatu untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
