Insightkaltim.com, Jakarta – Langkah besar menuju ibu kota baru semakin nyata dengan persiapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebanyak 25 instansi kementerian dan lembaga telah menyiapkan diri untuk berpindah ke ibu kota Nusantara (IKN). Pengajuan rincian data Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kementerian PANRB menjadi bukti konkret dalam upaya ini.
Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, mengungkapkan bahwa 2.505 ASN dari 25 instansi telah siap untuk berpindah. Jumlah ini, sebagaimana diumumkan dalam konferensi pers di Kementerian Kominfo, menunjukkan komitmen serius dari berbagai sektor, dengan Kementerian PUPR menonjol sebagai yang terbanyak dengan 321 orang.
Proses seleksi ASN untuk pemindahan ini telah melibatkan penilaian potensi dan kompetensi dari BKN sejak 2022. “Hingga Februari 2024, kami telah menilai sebanyak 2.430 ASN,” ungkap Haryomo dalam konferensi tersebut.
Pemindahan ASN ini akan dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kriteria potensi dan kompetensi yang telah ditetapkan.
Namun, belum ada rincian total keseluruhan ASN yang akan pindah pada tahun ini, karena hal ini masih terkait dengan kebijakan yang akan dibuat oleh Kementerian PAN-RB.
“Meskipun demikian, upacara di IKN pada 17 Agustus dipastikan akan berlangsung. Proses pemindahan akan dilakukan dengan klasterisasi, memperhitungkan berbagai faktor yang terlibat,” jelasnya.
Selain pemindahan ASN, upaya untuk mendukung kebutuhan sumber daya Otorita IKN (OIKN) juga telah dilakukan. Hingga Maret 2024, sebanyak 55 Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dimutasikan ke IKN, dengan status sebagai pegawai OIKN.
Haryomo juga menekankan bahwa proses pengadaan Calon ASN (CASN) melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) telah berlangsung, melibatkan 190 orang. Selain itu, nomor induk telah ditetapkan untuk dua jabatan pimpinan tinggi setara eselon satu.
“Dengan proses ini, harapan kami bahwa struktur organisasi OIKN akan segera terisi, sehingga dapat berfungsi sepenuhnya dalam mempercepat pelaksanaan tugasnya,” tambahnya.
Daftar instansi yang telah mengirimkan data ke Kementerian PAN-RB:
1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: 35
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana: 39
3. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan: 31
4. Badan Pangan Nasional: 24
5. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 25
6. Badan Siber dan Sandi Negara: 61
7. Kejaksaan Agung: 79
8. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: 69
9. Kementerian Dalam Negeri: 132
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: 205
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 247
12. Kementerian Kesehatan: 201
13. Kementerian Keuangan: 110
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 59
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: 56
16. Kementerian Luar Negeri: 85
17. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 321
18. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 47
19. Kementerian Perdagangan: 146
20. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: 49
21. Kementerian Sekretariat Negara: 254
22. Sekretariat Jenderal DPR RI: 87
23. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 22
24. Sekretariat Jenderal MPR: 26
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah: 35. (net/)
