Insightkaltim.com, PENAJAM – Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Pejabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, secara resmi meluncurkan program inovatif, yaitu Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP), yang akan melibatkan 30 sekolah di wilayah tersebut.
Acara peluncuran, yang berlangsung di aula lantai I Kantor Bupati PPU pada Senin (05/02/2024), dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Sekretaris Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK PPU, unsur Forkopimda, pimpinan daerah, pengawas SD dan SMP, serta Kepala Sekolah SMP dan SD se-Kabupaten PPU.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Makmur Marbun menjelaskan bahwa SLP bukan hanya sekedar proyek, melainkan sebuah upaya konkret untuk membentuk karakter pelajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bahwa program ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami nilai-nilai luhur Pancasila serta memperkuat karakter mereka.
“Dengan adopsi pendekatan Pentahelix, SLP akan menjadi wadah bagi sekolah untuk menjadi pusat pengembangan tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua, guna menciptakan generasi Indonesia yang berkompeten dan berkarakter, sesuai dengan semangat emas Indonesia pada tahun 2045 mendatang,” ujar Pj Bupati PPU.
Ketua TP-PKK Kabupaten PPU, Linda Romali Siregar, menambahkan bahwa program SLP diharapkan dapat menjadi tonggak kemajuan pendidikan di Kabupaten PPU.
Ia menekankan pentingnya agar pendidikan di daerah tersebut tidak tertinggal, terutama menjelang selesainya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Program ini bukan sekadar mengenalkan nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi lebih pada pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari, di mana anak-anak dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata,” ungkap Linda.
Dari 30 sekolah yang terlibat, terdiri dari 15 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 15 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang tersebar di empat kecamatan.
Linda berharap bahwa sekolah-sekolah ini akan menjadi pusat kolaborasi yang akan mempercepat penyebaran program ini di seluruh wilayah Kabupaten PPU, menjelang pemindahan ibu kota nusantara. (tar/advkominfo)
