Insightkaltim.com, Sangatta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni menyoroti proyek-proyek yang sudah berjalan tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Joni di kantor DPRD Kutim, usai mengikuti pengarahan dari KPK, yang juga di ikuti seluruh dewan Kutim di ruang Panel, Rabu (15/11/2023).
Dalam keterangannya, Joni menjelaskan bahwa pengawasan sudah berjalan. Namun, terkendala dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum ada penyampaian dari pemerintah.
“Pengawasan kegiatan sudah berjalan, namun progres di lapangan terkendala karena HPS belum disampaikan oleh pemerintah,” ungkap Joni.
Menurutnya, pemerintah sudah memberikan informasi agar segala hal dapat terselesaikan.
“HPS-nya sudah ada, dan kemungkinan minggu ini akan di-upload serta dinilai oleh Permendagri,” pungkasnya.
Terakhir, dirinya menyampaikan harapannya. “Semoga pemerintah segera meng upload HPS itu,” harapnya. (adv/dprdkutim)
