Insightkaltim.com, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) dari Fraksi Partai Nasdem, Kajan Lahang, memberikan tanggapan terhadap nota penyampaian Bupati mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2024.
Dalam pemandangan umumnya, Lahang menyampaikan beberapa hal yang krusial terkait penyusunan APBD.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna ke-11 masa persidangan ke-1, tahun anggaran 2023/2024. Di ruang sidang utama DPRD Kutim. Kamis (09/11/2023).
Menyoroti ketentuan perundang-undangan, Lahang menekankan perlunya Rancangan APBD 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Perlu saya tegaskan, bahwa APBD harus mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sejalan dengan RPJMD tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024,” ujarnya.
Perwakilan Fraksi Partai Nasdem dalam dewan itu, juga mencermati keadilan sosial dan aksesibilitas ekonomi pedesaan dalam APBD 2024. Dirinya menyoroti dominasi investasi di beberapa kecamatan tertentu, seperti Sangatta Utara, Bengalon, Kaubun, dan Kaliorang.
“Sementara itu, kecamatan lain minim investasi, berdampak pada minimnya infrastruktur, tingginya pengangguran, dan angka kemiskinan,”ungkapnya.
Pihaknya juga mengatakan, berfokus pada layanan publik dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Ia mengaku mencatat peningkatan angka lama pendidikan penduduk sebagai prestasi yang harus dipertahankan, namun memberikan kritik terhadap kualitas layanan pendidikan,
“minimnya pendidikan lanjut, dan aksesibilitas pemuda desa untuk memasuki jenjang pendidikan perguruan tinggi,” bebernya.
Dengan penyampaian pandangan tersebut, Fraksi Partai Nasdem berharap Rancangan APBD Kutai Timur tahun 2024 dapat memberikan arahan yang adil dan merata, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan untuk mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kutim. (adv/dprdkutim)
