Insightkaltim.com, SANGATTA– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Perkebunan terus berkomitmen menjalankan program pembangunan berkelanjutan. Bekerja sama dengan beberapa negara seperti Jerman dan Swiss serta organisasi nirlaba yang menaruh minat besar terhadap isu lingkungan.
Seperti Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman, Proforest dari Inggris dan Tanah Air Lestari (TAL). Wujud kerjasama ini berupa Lokakarya Perencanaan Bersama untuk kerja sama inisiatif landskap berkelanjutan dengan peserta dari para petani sawit, mitra pemerintah, koperasi dan perusahaan sawit yang ada di Kutim.
Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan ekosistem serta kesinambungan pengelolaan lahan perkebunan yang bertanggungjawab.
“Terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah memberikan perhatian penuh kepada para petani dan mitra pembangunan kita (Kutim), telah menjalin kerja sama terus menerus hingga saat ini. Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kecakapan para petani dan kebun. Sehingga bisa dikelola dengan baik,” ujar Kepala Dinas Perkebunan Sumarjana saat membuka Lokakarya Perencanaan Bersama Untuk Kerjasama Landskap Berkelanjutan, di Hotel Victoria Sangatta, beberapa waktu lalu.
Dinas Perkebunan Kutim telah menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) sebagai bukti administrasi legal dari usaha perkebunan yang dimilikinya. Selanjutnya para pekebun yang telah memiliki STD-B akan mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat International Suistainable Palm Oil (ISPO). Sertifikat ini sangat berguna dalam upaya menembus pasar ekspor
“Untuk mendapatkan sertifikat ISPO ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Intinya adalah bagaimana mengelola lahan ramah lingkungan, tidak menggunakan pestisida melainkan memakai bahan organik. ISPO ini menjamin pemasaran dan harga produk,” jelas pria asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Selain itu, para pekebun juga akan mendapatkan kompensasi secara langsung maupun tidak langsung. Seperti pemberian bibit unggul, pengembangan SDM bahkan alat bantu produksi serta peremajaan lahan. Harapannya semua pekebun dan lahan di Kutim sudah punya STD-B. Sehingga ke depan bersama-sama mampu mengantisipasi kerusakan lingkungan demi generasi masa depan.
Kepala Dinas Perkebunan Kaltim yang diwakili Asmirilda menyebutkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab isu negatif deforestasi (penebangan hutan, red) akibat pembukaan lahan perkebunan. Berikutnya isu minyak sawit tidak sehat. Dengan diraihnya ISPO, makan ada sebuah kepastian atau garansi bahwa lahan perkebunan telah dikelola dengan baik, ramah lingkungan, status lahan “clean and clear”.
Sehingga pula para “buyer” (pembeli) yakin bahwa lokasi kebun sawit yang dikelola bukan di kawasan terlarang. Seperti taman nasional, hutan lindung, tetapi di area penggunaan lain.
“Ketaatan terhadap regulasi juga menjadi faktor penting untuk mendapatkan sertifikat ISPO guna menembus pasar sawit global,” jelasnya. (adv/kutim)
