Insightkaltim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kondisi dan kebutuhan masyarakat melalui penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Dokumen ini diharapkan menjadi landasan untuk menyelaraskan berbagai program lintas sektor agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim dengan menggelar sosialisasi dan koordinasi penyusunan PJPK secara daring melalui Zoom, beberapa waktu lalu.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah T, mengatakan pembangunan daerah perlu memperhatikan berbagai aspek kependudukan, bukan hanya berfokus pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
“PJPK merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman untuk mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Yuriansyah saat membuka kegiatan tersebut.
Menurutnya, pembangunan kependudukan mencakup banyak aspek, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keluarga, pengendalian jumlah penduduk, hingga persebaran dan mobilitas masyarakat. Seluruh aspek tersebut membutuhkan dukungan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Penyusunan PJPK juga dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Pemkab Kutim di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi.
Salah satu contohnya adalah program Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeudes) sebesar Rp250 juta per RT. Melalui pemetaan kependudukan, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan warga sehingga pemanfaatan anggaran lebih sesuai dengan persoalan di lingkungan masing-masing.
Begitu pula program pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, dan pembangunan keluarga. Data mengenai kelompok usia, kondisi rumah tangga, serta kebutuhan pelayanan ibu dan anak dapat membantu menentukan sasaran program secara lebih efektif.
Yuriansyah menegaskan, penyusunan PJPK membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah. Setiap instansi diharapkan berkontribusi menyediakan data dan masukan sesuai tugas masing-masing.
“Penyusunan PJPK sangat penting agar program pembangunan kependudukan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia berharap dokumen tersebut tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar dilengkapi rencana aksi yang dapat diterapkan dan dievaluasi.
Melalui koordinasi lintas sektor, Pemkab Kutim menargetkan pembangunan daerah semakin memperhatikan karakteristik wilayah dan kebutuhan penduduk. Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan lebih merata, termasuk oleh masyarakat di desa dan kawasan terpencil.
PJPK pun diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pembangunan Kutim tidak hanya mengejar kemajuan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (adv/ok2)





