Insight kaltim.com, SAMARINDA — Aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dinilai perlu mendapat ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah pusat. Hal itu menjadi salah satu alasan Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (AP3K) Kalimantan Timur memberikan dukungan terhadap Silaturahmi Nasional (Silatnas) PPPK Paruh Waktu yang akan digelar di Istana Negara, Jakarta, 7 September 2026.
Ketua AP3K Kaltim Fadhil Anwar mengatakan forum tersebut dapat menjadi wadah bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara bersama-sama dan terarah.
“Silatnas ini menjadi ruang penting bagi PPPK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dan terorganisasi kepada Pemerintah Pusat,” ujar Fadhil melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu lalu.
Fadhil yang bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kaltim menilai persoalan PPPK Paruh Waktu memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar status kepegawaian.
Menurut dia, kepastian jenjang karier, kesejahteraan, besaran penghasilan, hingga perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat merupakan sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kami melihat persoalan PPPK Paruh Waktu bukan hanya menyangkut status kepegawaian, tetapi juga kepastian karier, kesejahteraan, penghasilan, serta perlindungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Karena itu, aspirasi yang disampaikan harus menjadi perhatian serius Pemerintah,” tegasnya.
Aspirasi Lintas Profesi
AP3K Kaltim, lanjut Fadhil, mendukung upaya memperjuangkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi PPPK dari berbagai bidang pekerjaan.
Dukungan itu mencakup PPPK yang bekerja sebagai tenaga teknis, tenaga kesehatan maupun guru. Menurutnya, seluruh PPPK memiliki peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kebijakan terkait keberadaan mereka perlu memperhatikan aspek keadilan dan kepastian sesuai regulasi yang berlaku.
Fadhil juga mengingatkan agar penyampaian aspirasi dalam Silatnas dilakukan secara tertib dan tetap menjaga suasana damai.
Ia berharap peserta yang hadir di Jakarta dapat menyampaikan tuntutan secara bermartabat sehingga perjuangan untuk memperoleh kepastian dan kesejahteraan tidak justru memunculkan persoalan baru.
“Jangan sampai perjuangan untuk mendapatkan kesejahteraan justru menimbulkan persoalan baru. Kami berharap Pemerintah membuka ruang dialog dan menghasilkan solusi yang konkret,” katanya.
AP3K Kaltim, kata Fadhil, akan terus mengawal aspirasi PPPK sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah di tingkat daerah maupun pusat.
Ia berharap Silatnas tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah nyata yang dapat memberikan kepastian bagi PPPK Paruh Waktu.
“Harapan kami, Silatnas ini bukan sekadar menyampaikan tuntutan, tetapi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya.
Jauhar Ingatkan Potensi Provokasi
Penasehat AP3K Kaltim Jauhar Efendi turut mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak selama proses penyampaian aspirasi.
Menurut Jauhar, perjuangan PPPK harus tetap berorientasi pada tujuan awal dan dilakukan melalui cara-cara yang tertib. Ia mengingatkan peserta agar tidak mudah terpengaruh pihak lain yang berpotensi menggeser substansi perjuangan.
“Jaga niat awal untuk berjuang. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak lain sebagai penumpang gelap yang justru merusak fasilitas publik dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Jauhar.
Jauhar yang sehari-hari menjabat sebagai Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim berharap Silatnas dapat berlangsung aman dan menjadi ruang komunikasi konstruktif antara PPPK dengan pemerintah.
Dengan penyampaian aspirasi yang terarah dan tertib, AP3K Kaltim berharap pemerintah pusat dapat menangkap berbagai persoalan yang dihadapi PPPK Paruh Waktu sekaligus merumuskan kebijakan yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pegawai yang menjalankan pelayanan publik.(bro1)
