Insightkaltim.com, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pemerataan program perumahan nasional. Hal ini disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu malam (3/12/2025).
Rakor tersebut membahas langkah percepatan penyediaan rumah layak huni di seluruh Indonesia, termasuk penanganan rumah tidak layak huni, percepatan rumah subsidi, serta optimalisasi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan.
Menurut Bupati Mudyat, forum itu menjadi ruang penting untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan perumahan daerah, sekaligus memperjuangkan agar PPU mendapat porsi yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerataan pembangunan perumahan benar-benar berjalan. Setiap daerah, termasuk PPU, harus mendapat porsi proporsional sesuai kebutuhannya,” tegas Mudyat.
Ia menjelaskan, keterlibatan Komisi V DPR RI, para gubernur, dan sejumlah pejabat kementerian memperkuat upaya menciptakan formula pemerataan yang lebih adil.
Bupati menekankan bahwa percepatan pembangunan perumahan ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Program ini harus memberi manfaat nyata. Kami berharap penyaluran anggaran dan program sesuai kebutuhan lapangan, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Rakor juga dihadiri sejumlah pejabat strategis, termasuk Menteri PKP Maruarar Sirait, Dirjen Perumahan Perkotaan, Kepala Tapera, Kepala BPS RI, serta perwakilan Komisi V DPR RI.(adv/kominfoppu)
