Insightkaltim.com, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mencatat rapor positif dalam pelaksanaan APBD 2025. Pemantauan pemerintah pusat menunjukkan Kutim berada dalam posisi aman terkait penyerapan anggaran, sebuah indikator penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Kabar ini disampaikan Plt Kepala Bappedda Kutim, Noviari Noor, usai mengikuti Zoom Meeting Evaluasi dan Percepatan APBD 2025 bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia pada Senin (17/11/2025) di Ruang Zoom Bappedda Bukit Pelangi.
“Dari pemantauan pemerintah pusat, Kutai Timur tidak ada masalah dalam realisasi APBD. Kita optimis serapan 2025 bisa mencapai di atas 95%,” tegas Noviari.
Evaluasi Pemda: Keterlambatan Tahun Lalu Tak Boleh Terulang
Meski optimis, Noviari mengingatkan bahwa beberapa kegiatan di tahun sebelumnya sempat mengalami keterlambatan. Hal itu, katanya, akan menjadi catatan khusus agar pelaksanaan anggaran 2025 lebih presisi.
Ia menegaskan pentingnya menghindari penumpukan utang baru agar kemampuan fiskal daerah tetap sehat.
Antisipasi Tahun 2026: Penyesuaian TKD Jadi Tantangan Baru
Tahun depan, Kutim akan menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, Noviari menilai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus makin fokus pada kebutuhan prioritas.
“Tahun depan ada penyesuaian TKD. Karena itu 2025 harus kita jalankan secara proporsional dan berbasis prioritas, agar tidak menimbulkan masalah utang di masa mendatang,” jelasnya.
Stabilitas Fiskal sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Dengan optimisme tinggi dan komitmen menjaga disiplin anggaran, Pemkab Kutim menargetkan pembangunan 2025 berjalan lebih berkualitas dan berkelanjutan. Pemerintah berharap serapan anggaran yang tinggi dapat berdampak langsung pada penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(adv/Kutim)
