Insightkaltim.com, PENAJAM — Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pendistribusian bantuan alat dan sarana pertanian kepada kelompok tani. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan dengan para kelompok tani se-Kecamatan Babulu yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian PPU, Rabu (9/7/2025).
Turut hadir dalam kegiatan ini Camat Babulu, Kepala Dinas Pertanian PPU, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, para penyuluh pertanian, serta ketua dan anggota kelompok tani dari berbagai desa di Kecamatan Babulu.
Dalam sambutannya, Wabup menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Pemerintah Kabupaten PPU untuk bersilaturahmi sekaligus mendengar langsung aspirasi petani, khususnya terkait pemanfaatan bantuan alat dan sarana pertanian yang telah disalurkan pemerintah.
“Kami ingin mengetahui secara langsung siapa saja yang telah menerima bantuan dan siapa yang belum. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan atau isu yang tidak benar di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN harus dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik. Wabup menyoroti adanya laporan bahwa sejumlah kelompok tani belum pernah menerima bantuan, sementara ada kelompok lain yang mendapatkan bantuan hingga beberapa kali.
“Contohnya di Desa Gunung Mulia, ada kelompok yang sejak 2016 belum pernah mendapat bantuan, sedangkan kelompok lain bisa menerima hingga empat unit traktor. Ini harus diluruskan. Kami minta penyuluh dan semua pihak terkait untuk menyampaikan data yang valid dan transparan,” katanya.
Wabup juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar atau jual beli bantuan, baik berupa alat, pupuk, maupun bentuk lainnya. Ia meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan langsung jika menemukan praktik semacam itu.
“Jangan sampai karena uang sedikit, justru harus berurusan dengan hukum. Mari kita jaga kepercayaan yang telah diberikan,” pesannya.
Ia turut mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral dari para petani untuk merawat dan memanfaatkan bantuan yang diberikan. Peralatan yang rusak karena tidak dirawat hanya akan menjadi beban dan merugikan masyarakat sendiri.
“Kita harus menghindari sentimen pribadi atau kelompok. Hilangkan kecemburuan, bangun keterbukaan, dan kejujuran dalam menerima serta memanfaatkan bantuan pertanian ini,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana Wabup membuka ruang dialog bagi kelompok tani yang ingin menyampaikan langsung kendala maupun ketimpangan dalam distribusi bantuan. Kelompok-kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah.(adv/*DiskominfoPPU)
