Insightkaltim.com, Penajam, — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah menyiapkan rencana ambisius pembangunan 15 posko pemadam kebakaran di berbagai titik strategis wilayah. Namun, langkah ini belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat karena terbentur dua kendala utama: minimnya personel aktif dan sulitnya menentukan lokasi yang tepat.
Sekretaris Dinas Damkar PPU, Sonny Wijaya, mengungkapkan bahwa dokumen proyeksi pembangunan posko telah dirancang secara menyeluruh. Setiap posko dirancang sebagai fasilitas terpadu dengan ruang siaga, garasi armada, hingga perlengkapan penanganan darurat.
“Kami sudah susun peta kebutuhan 15 posko ideal lengkap dengan perencanaan struktur, armada, dan SDM. Tapi realisasi di lapangan belum bisa jalan karena lahan dan personel jadi hambatan utama,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/5).
Menurut Sonny, standar operasional dari Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa satu regu damkar seharusnya terdiri dari enam personel. Namun kondisi saat ini, Damkar PPU belum mampu memenuhi komposisi itu, bahkan untuk beberapa posko eksisting.
“Dengan jumlah personel sekarang, mustahil kita operasikan 15 posko. Di posko yang ada saja kadang cuma tiga sampai empat orang per regu. Ini bukan sekadar soal jumlah, tapi menyangkut keselamatan saat bertugas,” tegasnya.
Selain kekurangan tenaga, kendala lain muncul pada aspek pemilihan lokasi. Sonny menjelaskan bahwa pembangunan posko tak bisa sembarangan. Harus mempertimbangkan akses cepat, kedekatan dengan zona rawan kebakaran, serta kesiapan lahan milik pemerintah daerah.
“Posko damkar bukan hanya soal bangunan berdiri. Harus strategis secara geografis. Kalau titiknya salah, waktu respons jadi lambat dan berisiko besar bagi keselamatan masyarakat,” katanya.
Meski masih pada tahap perencanaan, Dinas Damkar PPU optimis proyek ini dapat masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Dokumen perencanaan akan diusulkan bertahap ke APBD murni maupun APBD Perubahan, dengan harapan mendapat dukungan dari lintas sektor pemerintahan.
“Kami butuh kolaborasi. Layanan damkar itu urusan nyawa dan aset warga. Kalau fasilitasnya tersebar dan siap siaga, respons darurat bisa jauh lebih cepat dan efisien,” pungkas Sonny.
Rencana pembangunan 15 posko damkar ini dinilai sebagai bagian dari penguatan infrastruktur keselamatan publik di tengah dinamika pertumbuhan wilayah. Dengan perencanaan yang matang dan kesadaran atas tantangan sumber daya, Damkar PPU berharap visi layanan kedaruratan yang cepat, profesional, dan merata bisa segera terwujud.(adv/kominfoppu)
