Insightkaltim.com, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, terus mengoptimalkan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran pajak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang ditujukan untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PPU, Hadi Saputro, menyampaikan bahwa pihaknya secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pembayaran pajak secara digital.
“Kami terus gencarkan edukasi, baik melalui media sosial maupun pertemuan langsung, agar masyarakat semakin paham dan terbiasa menggunakan sistem pembayaran pajak secara digital,” ujar Hadi Saputro, (14 April 2025).
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi sistem pajak ini merupakan salah satu strategi utama Pemkab PPU untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PAD sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan 100 persen pembayaran pajak dilakukan secara digital pada tahun 2025.
Capaian 2025 dan Kendala Lapangan
Pada tahun 2025, realisasi pembayaran pajak digital di Kabupaten PPU baru mencapai sekitar 50 persen dari total wajib pajak. Sementara itu, separuh lainnya masih melakukan pembayaran secara manual dengan mendatangi Kantor Bapenda secara langsung.
Menurut Hadi, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi dalam mencapai target digitalisasi ini. Di antaranya adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital yang masih terbatas, terutama pada kalangan usia di atas 40 tahun. Selain itu, masih terdapat wilayah-wilayah pedesaan di Kabupaten PPU yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet stabil.
“Kami menyadari kendala yang ada, terutama akses internet di daerah pedalaman dan minimnya literasi digital. Tapi kami tetap optimistis bahwa melalui pendekatan edukatif dan kolaborasi lintas sektor, target ini bisa tercapai,” tambahnya.
Komitmen Pemkab PPU Dorong Transformasi Digital
Sebagai wujud keseriusan dalam mendukung transformasi digital, Pemerintah Kabupaten PPU juga mulai menyempurnakan infrastruktur layanan digital, memperluas kanal pembayaran melalui kerja sama dengan berbagai bank daerah, serta menyiapkan tenaga pendamping untuk membantu masyarakat memahami proses pembayaran daring.
Pemerintah daerah yang dikenal dengan sebutan Benuo Taka ini yakin bahwa transformasi menuju sistem digital dalam pemungutan pajak akan membawa banyak manfaat. Selain mempercepat proses administrasi, sistem ini juga meminimalkan potensi kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga budaya baru dalam tata kelola pemerintahan. Kami berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” pungkas Hadi.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemkab PPU berharap dapat menciptakan sistem perpajakan yang modern dan inklusif, serta mengoptimalkan potensi PAD untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.(adv/kominfoppu)
