Insightkaltim.com, PENAJAM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tetap menjalankan delapan program unggulan di tahun 2025, meskipun mengalami pemangkasan anggaran sebagai bagian dari kebijakan efisiensi keuangan daerah. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Disbudpar PPU, Andi Israwati Latief, dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD PPU.
Andi Israwati menjelaskan, pengurangan anggaran dilakukan secara selektif dan tidak menyentuh aspek-aspek utama dari program prioritas yang telah dirancang sejak tahun sebelumnya. Menurutnya, delapan program unggulan tersebut tetap menjadi fondasi pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata di wilayah PPU, dan akan terus dijalankan dengan penyesuaian di beberapa pos yang dinilai tidak krusial terhadap substansi kegiatan.
“Program-program inti tetap kami jalankan seperti tahun sebelumnya. Ada delapan program unggulan yang kami anggap sangat penting dalam mendukung pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Andi, Jumat (11/4/2025).
Dari delapan program yang dimaksud, sebagian besar mencakup urusan pemerintahan hingga kegiatan pelestarian budaya dan pengembangan destinasi wisata. Ia mencontohkan, pembayaran gaji pegawai dan staf di lingkungan Disbudpar PPU tetap menjadi prioritas utama sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dasar pemerintah.
Selain itu, kegiatan tahunan berbasis budaya seperti Nondoi juga dipastikan tetap terlaksana pada tahun ini. Kegiatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal serta menarik minat wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.
“Program seperti pengembangan kesenian tradisional, pelestarian budaya lokal, pemasaran destinasi, dan peningkatan daya tarik wisata, tidak kami hilangkan. Hanya porsinya yang kami sesuaikan, terutama di bagian-bagian yang memungkinkan dilakukan efisiensi,” jelasnya.
Adapun langkah efisiensi yang diterapkan Disbudpar PPU antara lain pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas hingga 50 persen. Selain itu, honorarium untuk narasumber kegiatan seperti Forum Group Discussion (FGD) dan acara seremonial lainnya juga turut disesuaikan agar tidak membebani anggaran secara signifikan.
“Efisiensi ini memang berdampak terhadap beberapa aspek teknis pelaksanaan program, tapi kami pastikan bahwa esensi dan tujuannya tetap terjaga. Kami sangat berhati-hati dalam melakukan pemangkasan agar tidak mengganggu pelaksanaan program inti,” tambah Andi.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Disbudpar PPU tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program-program strategis yang telah dirancang. Menurut Andi, efisiensi bukan alasan untuk menghentikan upaya memajukan kebudayaan dan pariwisata di daerah.
“Seperti kegiatan Nondoi, tetap kami akan laksanakan tahun ini. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung budaya lokal dan sektor pariwisata yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Disbudpar PPU berharap tetap dapat mendorong pertumbuhan sektor kebudayaan dan pariwisata, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah.(adv/kominfoppu)
