Insightkaltim.com, Penajam – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Marjani Ali, menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran tenaga kerja serta koordinasi antara perusahaan dalam rangka memastikan kesejahteraan pekerja. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten PPU.
Marjani mengkritisi mekanisme penyaluran tenaga kerja oleh beberapa perusahaan yang menggunakan perantara dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia menegaskan perlunya pelaporan yang lebih transparan, baik oleh perusahaan langsung maupun melalui perusahaan penyalur, untuk memastikan tidak ada masalah terkait kesejahteraan pekerja.
“Kami meminta agar perusahaan memberikan laporan data tenaga kerja secara transparan. Jika ada kendala, setidaknya ada pemberitahuan sehingga kami dapat menelusuri informasi dengan jelas,” ujar Marjani.
Ia juga mengajak serikat pekerja dan masyarakat untuk berperan aktif dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan pekerja di PPU.
Disnakertrans PPU terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, termasuk memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan diterapkan dengan baik. Marjani mengungkapkan bahwa data tenaga kerja dari perusahaan seharusnya sudah diterima pada pekan ini, namun pihaknya masih menunggu laporan resmi dari perusahaan-perusahaan terkait.
“Masyarakat bisa mengakses informasi secara langsung di kantor Disnakertrans atau melalui media sosial resmi kami seperti Instagram dan Facebook. Kami berkomitmen untuk memastikan keterbukaan informasi agar tidak ada kesalahpahaman,” jelasnya.
Lebih lanjut, Marjani juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan konektivitas antara sentra produksi dan pasar guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap agar pemerintah pusat dapat memperkuat regulasi yang mendukung ketahanan pangan, khususnya menjadikan PPU sebagai lumbung padi utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Jika regulasi pertanian diperkuat, hasil panen akan meningkat dan kesejahteraan petani akan lebih terjamin. Ini adalah langkah strategis untuk menjadikan PPU sebagai daerah penyangga pangan bagi IKN,” tambah Marjani.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Marjani juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. Ia berharap agar anak-anak dari desa-desa di PPU dapat menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana.
“Kami ingin melihat setidaknya seribu sarjana berasal dari desa-desa di PPU. SDM yang unggul akan mempercepat akselerasi pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” pungkasnya.(adv/kominfoppu)
