Insightkaltim.com, PENAJAM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti rapat konsultasi program, penyusunan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik infrastruktur PUPR bidang jalan, Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat diikuti oleh bidang PUPR seluruh daerah.
Kegiatan ini dipusatkan di Kota Batam dan rencananya akan berlangsung selama empat hari, yakni 11 sampai 14 November 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PUPR Kabupaten PPU, Khairudin, mengatakan kegiatan ini menjadi ajang asistensi data teknis terkait pemanfaatan DAK yang nantinya akan difokuskan untuk mendukung rencana pemerintah terkait ketahanan pangan.
“Kegiatan ini terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2025. Kami masih menganalisis berapa nilai yang akan kami ajukan,” ujarnya, dihubungi melalui telepon, Selasa (12/11/2024).
Ia mengatakan, PUPR PPU masih menunggu besaran DAK dari Kementerian PUPR yang akan dikucurkan ke daerah. “Yang pasti kami juga mengajukan beberapa proyek yang mungkin dapat mendukung ketahanan pangan PPU,” ucapnya, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga PUPR PPU, Petriandy Ponganton Pasulu.
Selain Kementerian PUPR, kegiatan ini juga dihadiri jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas RI).
Senada, Petriandy atau yang akrab disapa Ryan, menyampaikan, saat ini PUPR PPU masih fokus menyelesaikan pekerjaan yang didanai oleh anggaran DAK pada tahun 2024.
“Jadi kalau pekerjaan tahun sebelumnya itu belum selesai, kita harus tuntaskan itu. Baru kita bisa pindah ke ruas jalan lain yang mendukung ketahanan pangan. Jadi sementara ini masih berupa asistensi data teknis dan fokus kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan di daerah,” ucapnya.
Ia menyebut kegiatan ini berjalan secara bertahap sampai pada pembahasan perencanaan kegiatan Bina Marga TA 2025. Ryan menerangkan, rapat konsultasi program PUPR TA 2025 akan difokuskan pada rencana pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan PPU.
Oleh karena itu, rencana pembangunan infrastruktur khususnya jalan, akan lebih difokuskan pada wilayah Kecamatan Babulu yang selama ini cukup besar menyumbang hasil-hasil pangan daerah.
“Babulu itu lumbung pangan kita, kalau di PPU. makanya kita fokuskan dulu perencanaan jalan di Babulu. Kita kerjakan untuk jalan-jalan porosnya demi mendukung sektor pertanian. Kalau yang kami usulkan cukup banyak, hampir Rp100 miliar,” ulasnya.
Menueutnya usulan itu nantinya akan disesuaikan lagi dengan nilai prognosis DAK yang akan disalurkan ke PPU. Ia menjelaskan, DAK hanya digunakan untuk jalan yang masuk dalam kategori jalan kabupaten.
“Jalan Kabupaten itu kan ada SK (Surat Keputusan, Red). Jadi Kementerian PUPR hanya menerima usulan untuk itu. Berdasarkan dengan SK jalan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten PPU, jadi SK jalan kita sudah ada,” ungkapnya.
Dengan demikian, anggaran DAK tidak mengakomodasi baik perencanaan peningkatan atau penambahan jalan desa, karena kewenangannya berbeda.
Dalam kesempatan itu, Ryan juga menyampaikan bahwa nilai DAK yang disalurkan kepada bidang Bina Marga PUPR PPU sekitar Rp 23 miliar. “Untuk tahun depan diharapkan meningkat.
Nanti akan terverifikasi berapa nilainya. Itulah yang kita bisa laksanakan,” imbuhnya.(adv/kominfoppu)
