Insightkaltim.com, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel, dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur, Rizali Hadi, menjelaskan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan APBD akan mengacu pada pedoman dan regulasi yang ada.
“Setiap tahapan dalam pengelolaan APBD sudah tentu mengikuti regulasi yang berlaku. Namun, terkait angka dan rincian teknis, hal itu menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang lebih mengetahui detailnya,” kata Rizali Hadi saat ditemui awak media di Sangatta, Senin (11/11).
Rizali menegaskan bahwa Pemkab Kutai Timur siap untuk mengikuti setiap ketentuan yang ada, guna memastikan pengelolaan anggaran yang tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami siap melaksanakan apa yang telah diatur dalam regulasi yang ada. Tanpa pedoman dan regulasi yang jelas, tentu kami tidak bisa bekerja secara efektif. Segala keputusan akan selalu dibicarakan dengan DPRD dan disetujui bersama,” ungkapnya.
Kolaborasi dengan DPRD dan Pengawasan Masyarakat
Menurut Rizali, kolaborasi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kunci utama dalam pengelolaan APBD yang efektif. Seluruh langkah yang diambil akan melalui pembahasan dan persetujuan DPRD.
“Kami akan terus melibatkan DPRD dalam setiap pembahasan terkait anggaran. Apabila itu sudah menjadi pokok pembahasan dan telah disetujui, maka kami akan segera melaksanakan sesuai regulasi,” katanya.
Selain itu, Rizali juga mengimbau masyarakat dan berbagai pihak untuk berperan aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum.
“Kami berharap masyarakat dapat turut mengawasi dan memberikan masukan terkait penggunaan anggaran. Dengan adanya pengawasan yang baik, kami bisa memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Kepentingan Masyarakat sebagai Prioritas
Rizali menekankan bahwa setiap keputusan terkait anggaran selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kutai Timur. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan penggunaan anggaran yang efisien serta tepat sasaran.
“Kami akan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan terkait anggaran. Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi kami, dan kami akan bekerja keras untuk melayani mereka dengan sebaik-baiknya,” tambah Rizali.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, Rizali berharap pengelolaan APBD Kutai Timur dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang optimal demi kesejahteraan bersama,” tutup Rizali.(adv/kutim)
