Insightkaltim.com, Balikpapan — Ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan kembali menjadi sorotan. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menyampaikan keresahan daerahnya saat menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).
Menurut Mudyat, kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara, terutama dari sektor sumber daya alam.
“Di Pulau Jawa, jalan bisa bertingkat-tingkat. Di Kaltim, menyambung satu ruas jalan saja sulit,” ungkapnya.
Mudyat menilai ketimpangan ini semakin terasa ketika Kabupaten PPU, yang kini menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), justru mengalami penurunan kemampuan fiskal. Ia membeberkan bahwa APBD PPU merosot drastis dari Rp2,7 triliun pada tahun sebelumnya menjadi hanya sekitar Rp1,3 triliun.
“Kondisi ini sangat memukul daerah. Padahal Kaltim adalah penyumbang besar bagi negara,” tegasnya.
Ia meminta agar Komisi XII DPR RI memperjuangkan sistem pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional bagi daerah penghasil sumber daya alam. Selain itu, ia mendorong pemerintah pusat menyiapkan dana kompensasi lingkungan atas dampak eksploitasi SDA di Kaltim.
Mudyat menilai, kehadiran Komisi XII DPR RI di Kaltim menjadi momentum penting agar suara daerah lebih didengar dan ketimpangan pembangunan segera diatasi.(adv/Kominfo)
