Insightkaltim.com, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 melalui penyampaian Nota Penjelasan dalam Sidang Paripurna ke-XII DPRD Kutim, Senin (24/11/2025) malam.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman hadir langsung menyampaikan arah kebijakan fiskal pemerintahan tahun depan yang diklaim disusun untuk memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati Ardiansyah menyampaikan apresiasi kepada jajaran legislatif yang telah memberikan masukan konstruktif sepanjang proses penyusunan KUA-PPAS 2026.
“Semua kritik dan saran adalah bentuk amanah rakyat yang harus dijalankan bersama oleh eksekutif dan legislatif. Tujuannya satu: memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya di hadapan pimpinan DPRD Kutim—Ketua Jimmi, Wakil Ketua Sayid Anjas dan Prayutami—serta seluruh anggota dewan dan perwakilan perangkat daerah.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2026
Bupati memaparkan bahwa RAPBD 2026 disusun berdasarkan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026. Dengan optimisme, pemerintah menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp 5,736 triliun. Angka tersebut terdiri dari:
- PAD: Rp 431,8 miliar
- Pendapatan Transfer: Rp 5,212 triliun
- Lain-lain pendapatan sah: Rp 91,98 miliar
Sementara itu, total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan Rp 5,711 triliun, yang dialokasikan ke:
- Belanja Operasi: Rp 3,376 triliun
- Belanja Modal: Rp 1,381 triliun
- Belanja Tidak Terduga: Rp 20 miliar
- Belanja Transfer: Rp 934 miliar
Pembiayaan daerah pada 2026 mencatat penerimaan Rp 0, sementara pengeluaran pembiayaan Rp 25 miliar akan diarahkan untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Enam Prioritas Pembangunan Kutim 2026
Ardiansyah menegaskan bahwa RAPBD 2026 dirancang untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan enam prioritas pembangunan daerah tahun depan:
- Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas
Infrastruktur dasar, transportasi, logistik, dan digital untuk mempercepat mobilitas masyarakat dan investasi. - Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
Penguatan UMKM, diversifikasi ekonomi, dan promosi sektor pariwisata. - Peningkatan Kualitas SDM
Melalui pendidikan yang merata, layanan kesehatan optimal, dan pengembangan kapasitas pemuda. - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
Fokus pada transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penegakan hukum. - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Termasuk mitigasi perubahan iklim, restorasi lingkungan, dan pengelolaan SDA berkelanjutan. - Ketahanan Pangan
Mendorong pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, dan stabilitas distribusi pangan
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Ardiansyah menyatakan bahwa seluruh arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari visi besar Kutim menuju daerah yang maju dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Kami berharap rancangan ini dapat diterima masyarakat dan seluruh agenda pembangunan berjalan efektif, membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Kutai Timur,” ujarnya.
Sidang paripurna yang berlangsung kondusif itu menandai dimulainya tahapan penting dalam penyusunan APBD 2026—sebuah perangkat yang akan menentukan arah pembangunan Kutai Timur dalam satu tahun mendatang.(adv/Kutim)
