Insightkaltim.com, SANGATTA — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutai Timur menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak akan pernah benar-benar maju jika masih menyisakan ketimpangan gender. Karena itu, DPPPA mendorong perangkat daerah menerapkan perspektif gender secara menyeluruh dalam setiap kebijakan dan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang anggaran responsif gender di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (19/11/2025). Ia menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) sering kali masih dipahami salah kaprah seolah hanya berkaitan dengan isu perempuan, padahal esensinya jauh lebih luas.
“Pembangunan yang inklusif itu berarti manfaatnya dirasakan semua orang—perempuan, laki-laki, anak, lansia, hingga penyandang disabilitas. Gender itu bukan soal perempuan saja, tapi soal bagaimana pembangunan dibagi secara adil,” jelas Idham.
Kutim Masih Tertinggal dalam Indeks Ketimpangan Gender
Idham menyoroti bahwa Kutai Timur masih menghadapi persoalan serius terkait disparitas gender. Berdasarkan data terbaru, Kutim berada di posisi peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, sebuah kondisi yang menurutnya harus direspons cepat.
“Angka ketimpangan gender kita masih tinggi. Ini alarm untuk kita semua agar memperbaiki situasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu memberikan akses dan kesempatan yang setara kepada kelompok rentan, termasuk anak dan penyandang disabilitas, agar mereka tidak tertinggal dalam agenda pembangunan.
FGD Jadi Ruang Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana FGD, Dina Prihandini, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah dalam menyusun anggaran yang responsif gender.
Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan hanya dapat terwujud ketika perspektif gender diintegrasikan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“FGD ini bagian dari langkah sistematis untuk memastikan perspektif gender hadir dalam seluruh siklus pembangunan,” ujarnya.
Dina menegaskan bahwa anggaran responsif gender bukan hanya konsep teknis, tetapi strategi untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
“Tujuannya jelas: menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan benar-benar sesuai kebutuhan seluruh masyarakat,” pungkasnya.(adv/Kutim)
