Insightkaltim.com, JAKARTA — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Rabu (19/11/2025), menjadi ruang penting konsolidasi arah reformasi ASN nasional. Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, hadir langsung dan menegaskan komitmennya untuk membawa ASN PPU bergerak lebih cepat dan responsif terhadap tuntutan zaman.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, menautkan delapan agenda pembangunan nasional yang menuntut percepatan, sinkronisasi, serta transformasi tata kelola ASN baik di pusat maupun di daerah.
Usai mendengarkan arahan dari para pemangku kebijakan nasional, Mudyat Noor menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi pengingat kuat bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri dengan standar baru manajemen ASN.
“Pesan-pesan strategis dari BKN harus kita aplikasikan. ASN di PPU tidak bisa bekerja dengan pola lama. Mereka harus lebih cepat, lebih responsif, dan mampu membaca perubahan,” ujar Mudyat.
Menurutnya, peningkatan kualitas birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada regulasi atau dokumen perencanaan. Yang paling mendesak adalah menghadirkan dampak langsung pada pelayanan publik.
“Kita ingin reformasi ASN dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal bagaimana pelayanan kita makin adaptif dan memudahkan publik,” tambahnya.
Dalam sesi arahan, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menekankan pentingnya manajemen ASN berbasis data, manajemen talenta, dan tata kelola yang lincah. Ia menegaskan bahwa tantangan sektor publik—mulai dari pangan hingga digitalisasi—menuntut ASN yang cekatan dan kolaboratif.
Rakornas 2025 dihadiri para gubernur, bupati/wali kota, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh nasional dari berbagai sektor. Forum ini diharapkan mempercepat sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah terkait reformasi kepegawaian.(adv/kominfoppu)
