Insightkaltim.com, PENAJAM – Upaya memperkuat fondasi ekonomi umat di Kalimantan Timur kembali mengemuka dalam Rapat Koordinasi ke-2 Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI se-Kaltim tahun 2025. Dengan mengusung tema “Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi sebagai Pilar Ekonomi Umat”, kegiatan yang berlangsung 7–9 November di Kantor Bupati Penajam Paser Utara ini menjadi ruang konsolidasi besar bagi seluruh elemen MUI dari 10 kabupaten/kota.
Acara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah PPU, Drs. H. Tohar, M.M, dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional–daerah, termasuk Sekjen MUI Pusat K.H. Dr. Emirsyah Tambunan, Ketua MUI Kaltim K.H. Muhammad Rasyid, serta Ketua MUI PPU K.H. Abu Hasan Mubarok. Unsur Forkopimda, DPRD, Kemenag, hingga OPD terkait juga hadir memperkuat koordinasi lintas sektor.
Sekjen MUI Pusat dalam sambutannya menegaskan bahwa forum semacam ini adalah momentum strategis untuk mengevaluasi langkah pemberdayaan ekonomi umat. Ia mengingatkan bahwa MUI memegang tiga peran penting: khidmatul ummah (melayani umat), himayatul ummah (melindungi umat), dan tarbiyatul ummah (memberdayakan umat).
“Masih ada masyarakat kita yang kesulitan makan, tidak mampu menyekolahkan anaknya, bahkan tidur di masjid karena tak memiliki tempat tinggal. MUI wajib hadir untuk mereka,” ujar Emirsyah.
Ia menekankan bahwa kedaulatan pangan dan energi bukan hanya isu teknis, tetapi fondasi kemandirian umat, mengingat besarnya potensi lahan, komoditas, dan sumber daya alam di Kalimantan Timur.
Sementara itu, Sekda PPU menilai penunjukan PPU sebagai tuan rumah menjadi kehormatan sekaligus pengingat tanggung jawab bersama dalam menghadapi tantangan global. Ia menyebut krisis pangan dunia dua tahun lalu sebagai pelajaran penting untuk memperkuat rantai pasok lokal.
“Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara, kebutuhan pangan akan meningkat. Ini peluang besar bagi pelaku usaha umat,” kata Tohar.
Selama tiga hari, peserta membahas program strategis, merumuskan rekomendasi ekonomi umat, hingga mengevaluasi capaian komisi. Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mendorong kemandirian pangan dan energi yang dapat menggerakkan ekonomi umat secara berkelanjutan.(adv/kominfoppu)
