Insightkaltim.com, JAKARTA — Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mendapatkan skema fiskal khusus semakin menguat. Dalam audiensi bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan bahwa percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menimbulkan tekanan baru terhadap daerah penyangga, terutama dalam penyediaan layanan publik dan infrastruktur.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Ditjen Perimbangan Keuangan, Jakarta, Selasa (5/11/2025) itu membahas kebutuhan PPU terhadap kebijakan fiskal afirmatif yang lebih memadai. Menurut Bupati, arus mobilitas penduduk, kebutuhan layanan dasar, dan perubahan struktur ekonomi memaksa PPU memperkuat kapasitas fiskalnya.
“Laju pembangunan IKN membawa dampak besar bagi PPU. Kami membutuhkan dukungan fiskal proporsional agar infrastruktur dan pelayanan publik bisa bergerak seiring,” ujar Mudyat Noor.
Ia menilai kesiapan daerah tidak bisa hanya digantungkan pada APBD yang relatif terbatas. Karena itu, ia meminta penetapan skema fiskal khusus yang memberi ruang fiskal lebih besar untuk sektor pendidikan, kesehatan, tata ruang, hingga penataan kawasan yang terhubung langsung dengan IKN.
Bupati juga menyoroti perlunya regulasi fiskal yang lebih progresif bagi daerah penyangga agar tidak tertinggal dari pertumbuhan pesat IKN. “Jika tidak ada afirmasi fiskal, adaptasi daerah akan berat. Padahal masyarakat berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung,” lanjutnya.
Audiensi ini disebut sebagai tahap awal penyusunan mekanisme dukungan fiskal yang lebih terarah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pusat dan pemerintah daerah. Turut hadir dalam rombongan PPU antara lain Wakil Ketua DPRD PPU Andi Yusuf, Sekda PPU Tohar, Kepala BKAD Muhajir, dan sejumlah pejabat perangkat daerah.(adv/Kominfo PPU)
