Insightkaltim.com, SANGATTA – Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Mulyana menekankan pentingnya transparansi dan ketepatan sasaran dalam belanja transfer sebesar Rp.1,191 triliun, yang mencakup bantuan untuk masyarakat.
Yang dimana Belanja transfer merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan atau dukungan keuangan kepada individu, kelompok, atau entitas lain, baik itu pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat secara langsung.
“Sebesar Rp.1,191 triliun, yang merupakan 10,7% dari total belanja, harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Mulyana menjelaskan bahwa belanja transfer mencakup berbagai bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
“Mekanisme pemberian bantuan harus transparan dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan ketimpangan atau potensi penyalahgunaan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan belanja transfer sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami berharap semua pihak dapat berkomitmen untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” katanya.
Wakil ketua komisi D itu juga mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dana.
“Kami akan terus mendorong agar ada sistem pengawasan yang efektif dalam setiap tahap pemberian bantuan,” ungkapnya.
Mulyana berharap pandangan ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak terkait.
“Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” harapnya.
Pihaknya mengaku berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan masukan terkait penggunaan belanja transfer.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
