Insightkaltim.com, SANGATTA – Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Mulyana menegaskan perlunya kajian kelayakan investasi yang transparan dalam pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.15 miliar untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kita ketahui bahwa tidak ada penerimaan pembiayaan, namun terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.15 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD,” ungkapnya.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.
Mulyana menekankan bahwa langkah ini harus dilengkapi dengan kajian kelayakan investasi yang transparan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap pengeluaran dana publik harus didasarkan pada analisis yang mendalam, termasuk proyeksi keuntungan dan dampak ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap semua pihak dapat berkomitmen untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Wakil ketua Komisi D itu juga mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana. “Kami akan terus mendorong agar ada sistem pengawasan yang efektif dalam setiap tahap penggunaan dana ini,” ungkapnya.
Mulyana berharap pandangan ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak terkait. “Semoga pandangan ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak guna terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik,” tuturnya.(adv/dprdkutim)
