Insightkaltim.com, SANGATTA – Perwakilan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Hj. Mulyana menyampaikan pandangan umum yang kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan komitmen fraksinya untuk memastikan bahwa setiap pembahasan anggaran dilakukan demi kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembahasan anggaran ini benar-benar demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).
Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmy, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim
Mulyana juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.358,388 miliar, yang hanya berkontribusi sekitar 3,21% dari total pendapatan daerah.
“Ini menunjukkan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap keseluruhan pendapatan,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya pemerintah daerah untuk fokus pada optimalisasi potensi lokal, seperti sektor pariwisata, retribusi, dan pengelolaan aset daerah.
Lebih lanjut, Ia mencatat bahwa pendapatan transfer mencapai Rp.10,245 triliun, yang merupakan 91,86% dari total pendapatan. “Ketergantungan pada dana transfer menunjukkan kelemahan struktural yang harus diperbaiki dengan diversifikasi sumber pendapatan,” tegasnya.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dapat menjadi risiko jika terjadi pengurangan alokasi dari pemerintah pusat.
Selain itu, Mulyanan juga menyoroti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diperkirakan sebesar Rp.547,795 miliar atau 4,91%. “Sumber ini perlu dievaluasi apakah memiliki potensi pertumbuhan atau hanya bersifat sementara,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan fiskal daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan berharap pandangan ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak. “Kami ingin agar setiap kebijakan yang diambil dapat mendukung sistem pemerintahan yang baik dan transparan,” katanya
Ia menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dirinya berharap agar pihak untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran. “Kami berharap semua elemen dapat berkolaborasi demi kemajuan Kabupaten Kutai Timur,” tutupnya.(adv/dprdkutim)
