Insightkaltim.com, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Asti Mazar, menanggapi maraknya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di luar daerah. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran dalam kegiatan tersebut, guna memastikan pemanfaatan anggaran yang lebih bijak dan tepat sasaran.
Asti Mazar menjelaskan bahwa pembahasan terkait bimtek sudah dilakukan sebelumnya, di mana DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, meski pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menjadi kewenangan dinas terkait. “Kami sudah menyampaikan bahwa kegiatan bimtek seharusnya lebih bijak dilaksanakan. Bahkan, ada beberapa bimtek yang dilakukan di luar daerah, yang kami anggap hanya membuang anggaran. Mengapa tidak dilaksanakan di dalam daerah saja?” kata Asti.
Anggota DPRD ini mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat mengenai kegiatan bimtek dan rapat koordinasi yang sering diadakan di luar daerah. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing dinas. Asti menegaskan bahwa DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong agar anggaran diarahkan pada hal-hal yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Setiap kegiatan bimtek harus dipertimbangkan apakah benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Jika memang penting, DPRD tentu akan mendukung. Namun, jika hanya menjadi ajang pemborosan anggaran, hal ini perlu dikritisi,” tegasnya.
Asti juga mengingatkan bahwa sebelumnya DPRD sempat memprotes pelaksanaan pekerjaan di salah satu dinas yang berjalan lambat, yang disebabkan oleh kurangnya personel dengan sertifikasi memadai. Dalam kasus seperti itu, bimtek dianggap penting untuk meningkatkan kualitas SDM, dan akan didukung oleh DPRD.
Namun, jika kegiatan bimtek malah menghambat pelayanan publik atau pengerjaan proyek karena personel dinas terlalu sering meninggalkan tugas utama, Asti memastikan bahwa DPRD tidak akan ragu untuk memberikan teguran. “Kami tidak pernah melihat langsung pelaksanaan bimtek. Tetapi, jika ada proyek yang tertunda karena personel dinas sibuk mengikuti bimtek, kami akan bertindak,” ujarnya.
Asti juga menegaskan pentingnya agar peserta bimtek yang hadir dalam rapat atau kegiatan lainnya adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, bukan hanya perwakilan yang tidak memiliki otoritas.
Di akhir pernyataannya, Asti mengingatkan bahwa pelaksanaan bimtek harus benar-benar memberikan manfaat dalam peningkatan SDM dan mendukung pembangunan di Kutai Timur. Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kegiatan bimtek yang dirasa tidak relevan agar dapat ditindaklanjuti oleh DPRD. “Jika bimtek tersebut memang dirasa penting dan berdampak positif, kami tidak akan protes. Pada akhirnya, tujuan utama adalah untuk kemajuan SDM yang mendukung kemajuan Kutai Timur,” tutupnya. (adv/dprdkutim)
