Insightkaltim.com, SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, menekankan pentingnya perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, David menyatakan bahwa pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi melalui SIPD sangat krusial untuk memastikan bahwa semua usulan pembangunan dapat terakomodasi dengan baik.
“Kami berharap agar sistem ini dijalankan dengan cermat, sehingga data dan informasi terkait tata kelola pemerintah tidak tercecer. Semua usulan yang masuk melalui reses DPRD harus bisa diproses dengan baik dalam SIPD,” ujar David saat ditemui awak media belum lama ini.
David juga menekankan bahwa pengelolaan data yang efektif dalam SIPD akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintah daerah. Menurutnya, dengan SIPD yang terkelola dengan baik, pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam merencanakan, memantau, dan mengimplementasikan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“SIPD yang optimal akan memudahkan pemerintah untuk memantau setiap program dan kebijakan, serta memastikan bahwa pembangunan daerah dapat terlaksana lebih efektif dan efisien,” tambah politisi dari Partai Gerindra ini.
SIPD, yang berfungsi untuk mengintegrasikan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, pelaporan keuangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, diharapkan dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
David Rante juga mengingatkan bahwa dengan anggaran yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi untuk memajukan daerah secara signifikan. Namun, ia menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
“Dengan anggaran yang besar, sudah tentu akan berdampak pada perkembangan daerah. Namun, jika ada usulan yang tidak terakomodir, penting untuk mengetahui apa masalahnya. Mengapa usulan tersebut tidak masuk dan tidak mendapatkan anggaran? Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar pembangunan berjalan sesuai harapan,” jelasnya.
David berharap, dengan pengelolaan SIPD yang lebih optimal, Pemkab Kutai Timur dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan program pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa semua usulan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa semua usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan sesuai harapan,” pungkas David.(afv/dprdkutim)
