Insightkaltim.com,.SAMARINDA -Anggota DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa penanganan banjir di Kota Bontang memerlukan pendekatan komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya desain penanganan banjir yang menyeluruh agar bantuan dari provinsi dan pusat dapat diarahkan dengan efektif.
Menurut Agus, kolaborasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi merupakan kunci dalam menangani banjir, khususnya di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi. “Sebagai anggota Dewan Kaltim dari Dapil VI, saya siap berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk mengatasi banjir,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Agus mengusulkan pembuatan sodetan sungai di Kutai Timur yang bermuara ke Sungai Bontang sebagai solusi potensial untuk mengurangi risiko banjir. Ia menekankan bahwa rencana ini harus direncanakan dengan matang agar dapat diimplementasikan secara optimal. Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa alokasi bantuan keuangan (Bankeu) dari APBD Kaltim untuk Kota Bontang pada tahun 2025 mencapai Rp 226 miliar, yang akan difokuskan pada program penanganan banjir di berbagai titik rawan. “Mayoritas alokasi Bankeu di Bontang memang untuk penanganan banjir. Mudah-mudahan, penerapannya di tahun 2025 lebih baik dan berdampak langsung pada masyarakat,” tuturnya.
Mengenai pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) di Desa Suka Rahmat, Agus menyebut proyek ini sebagai salah satu solusi penanganan banjir kiriman dari hulu sungai. Meski perencanaan telah rampung, ia mengakui adanya kendala teknis di lapangan yang menyebabkan penundaan proyek ini. “Masalahnya, lokasi Bendali berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga menjadi kewenangan kementerian. Semoga dalam waktu dekat bisa terselesaikan,” jelas Agus. (adv/dprdkaltim)
