Insightkaltim.com, SANGATTA – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan, DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan program terobosan bertajuk “KITA BISA”. Program ini mengedepankan nilai-nilai Kinerja, Integritas, dan Akuntabilitas, serta bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih profesional dan bebas dari penyimpangan.
Peluncuran program “KITA BISA” dilakukan pada 4 November 2024 di Gedung DPRD Kutim dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, Wakil Ketua DPRD Hj. Prayunita Utami, Sekretaris DPRD Juliansyah, serta pejabat utama lainnya. Sosialisasi program ini disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Kutim, Jainuddin, yang juga merupakan peserta Diklat PKA KDOD LAN Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, Jainuddin menjelaskan pentingnya program ini untuk memperkuat pengelolaan keuangan di DPRD Kutim, agar lebih transparan dan akuntabel. “Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan yang kami luncurkan akan menjadi panduan bagi seluruh unsur di DPRD. Pedoman ini mengatur mekanisme Surat Pertanggungjawaban (SPJ), verifikasi belanja, perpajakan, hingga hak keuangan anggota dewan,” jelas Jainuddin.
Jainuddin menegaskan bahwa tujuan utama dari program “KITA BISA” adalah untuk mengurangi potensi temuan dari pihak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan memastikan prosedur yang diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami ingin memastikan bahwa semua prosedur berjalan sesuai ketentuan, sehingga tidak ada ruang untuk ketidaksesuaian yang dapat merusak kredibilitas DPRD di mata publik,” katanya.
Program “KITA BISA” juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kutim. Jainuddin menyampaikan bahwa Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah disusun akan segera disosialisasikan ke berbagai dinas dan badan di Kutai Timur. “Jika seluruh SKPD mengikuti prinsip yang sama, maka langkah menuju birokrasi yang bersih dan profesional akan semakin nyata,” tambahnya.
Melalui program ini, DPRD Kutim berharap dapat menanamkan budaya kerja yang lebih transparan dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan daerah. “Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga komitmen kami untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan berwibawa demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” pungkas Jainuddin penuh optimisme.
Inisiatif ini mendapatkan apresiasi luas dari berbagai pihak yang hadir dalam acara tersebut. Mereka mengapresiasi komitmen DPRD Kutim dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berharap program “KITA BISA” dapat menjadi simbol reformasi keuangan yang dapat menginspirasi lembaga lain untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan masing-masing.(adv/dprdkutim)
