Insightkaltim.com, KALTIM – Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo menegaskan bahwa masalah air bersih di Kota Balikpapan tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah kota (Pemkot) saja. Solusi memerlukan kerjasama antara Pemkot Balikpapan, kabupaten sekitar, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Krisis air bersih di Balikpapan terus menjadi keluhan warga, seiring dengan pertumbuhan populasi dan industri. Saat ini, Balikpapan mengalami defisit air bersih sebesar 1.900 liter per detik, karena sumber baku air seperti Waduk Teritip dan Waduk Manggar mengalami penurunan debit, terutama pada musim kemarau.
Pemerintah kota menghadapi dilema dalam mencari solusi. Penggunaan air laut menjadi opsi, tetapi biaya yang diperlukan mencapai Rp30 ribu per liter. Sementara, rencana untuk mengambil air dari Sungai Mahakam membutuhkan waktu yang lama. Walau sempat ada wacana untuk membeli air dari Penajam Paser Utara (PPU), rencana tersebut masih dalam pertimbangan. Pemkot juga sedang berupaya agar Pemerintah Pusat mau menjual air dari Bendungan Sepaku.
Sigit Wibowo mencatat bahwa keluhan mengenai air bersih selalu muncul dalam reses yang ia lakukan. Ia mencatat, “Setiap reses di Balikpapan, keluhannya pasti air bersih.” Ia juga menjelaskan bahwa saat ini, Balikpapan hanya mengandalkan waduk untuk pasokan air bersih.
Meskipun Sigit mengusulkan penggunaan air tanah, ia menyadari bahwa solusi ini memiliki risiko merusak lapisan tanah. Ia berharap kajian penggunaan air dari Bendungan Sepaku dapat segera dirampungkan.
Sebagai solusi jangka panjang, Sigit mengusulkan pembangunan saluran air dari Loa Kulu ke Balikpapan, meskipun biaya proyek ini cukup tinggi. “Jika dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ini akan sangat bermanfaat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab penyediaan air bersih harus melibatkan seluruh kabupaten dan kota, bukan hanya Balikpapan. “Jadi kalau air bersih kita bertanggung jawab semua kabupaten kota, nggak bisa hanya Balikpapan saja,” pungkasnya.(adv/dprdkaltim)
