Insightkaltim.com, **Sangatta** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar pertemuan penting dengan masyarakat Desa Pengadaan, Kecamatan Karangan. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Hearing Kantor DPRD Kutim pada Selasa (02/07/2024) ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan, dan dihadiri oleh beberapa anggota DPRD lainnya, yaitu Novel Tyty Paembonan, Agusriansyah Ridwan, dan Leni Angriani.
Arfan menjelaskan bahwa pertemuan ini seharusnya menjadi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Desa Pengadaan dan pihak perusahaan tambang seperti PT. Indexim Coalindo, PT. Ganda Alam Makmur (GAM), dan PT. Santan Borneo Abadi (SBA) terkait dugaan pencemaran sungai akibat aktivitas tambang batu bara. Namun, karena ketidakhadiran manajemen PT. Indexim Coalindo, rapat tersebut ditunda dan digantikan dengan sesi mendengarkan keluhan masyarakat yang sudah hadir.
“Ini sebenarnya bukan rapat hearing, kita hanya menerima tamu dari Desa Pengadaan, Karangan. Rapat hearing kita tunda, karena manajemen dari PT Indexim Coalindo tidak hadir, namun masyarakat sudah terlanjur datang, jadi kita layani untuk menerima keluhan,” ujar Arfan.
Menanggapi keluhan tersebut, Arfan mengungkapkan bahwa pihak DPRD Kutim telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan indikasi pencemaran sungai yang diduga dilakukan oleh perusahaan di Desa Baay, Kecamatan Karangan. Meskipun demikian, DPRD Kutim tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut secara teknis, karena hal itu merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kutim.
“Saat ini Dinas Lingkungan Hidup (LH) sudah berproses, katanya lima hari baru bisa keluar hasil laboratorium. Ini akan kita lanjuti, kita akan lakukan pendekatan dengan pihak perusahaan supaya masyarakat yang terdampak mendapatkan kompensasi,” tambahnya.
Arfan juga berharap agar pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait segera turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi warga yang terdampak pencemaran sungai.
“Saran dari teman-teman di DPRD, kita akan segera memberikan masukan kepada pemerintah, agar Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera turun ke lapangan hari ini juga untuk mengecek kondisi masyarakat yang terkena dampak,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
