Insightkaltim.com, **SANGATTA** – Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah Kutai Timur dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jonni dan dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman yang diwakili Asisten III Sudirman Latif, serta 21 anggota dewan dan sejumlah tamu undangan lainnya, perwakilan Fraksi Partai Demokrat, M. Amin, menyampaikan pentingnya korelasi antara peningkatan pendapatan daerah dengan kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah dan mendorong agar realisasi belanja daerah ke depan harus lebih besar atau meningkat lebih besar lagi,” ujar M. Amin.
Amin menekankan bahwa peningkatan pendapatan dan belanja daerah harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan.
“Kami berharap peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 ini berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Pada tahun anggaran 2023, realisasi belanja daerah mencapai Rp7,54 triliun atau 84,18% dari anggaran belanja sebesar Rp8,96 triliun. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah, Amin mengharapkan pelayanan pemerintah kabupaten menjadi lebih efektif dan efisien.
“Peningkatan pelayanan pemerintah sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur,” tegasnya.
Pemerintah kabupaten Kutai Timur mencatatkan persentase yang baik terkait belanja transfer kepada pemerintah desa dengan realisasi sebesar Rp811,45 miliar atau 98,36% dari anggaran transfer sebesar Rp824,94 miliar. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa.
“Dengan angka ini, kami berharap pemerintah Kutai Timur bisa menggenjot laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa, mengingat ibu kota Nusantara semakin nyata,” tuturnya.
Amin juga menekankan pentingnya mempertajam kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat yang dinamis. Ia beranggapan, sidang paripurna tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD Kutim untuk memastikan bahwa peningkatan pendapatan dan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawasi dan mendukung program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
