Insightkaltim.com, **SANGATTA** – Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ke III tahun sidang 2023/2024, Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan apresiasi dan kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Sidang yang berlangsung pada Kamis (13/06/2024) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jonni, dan dihadiri oleh 21 anggota dewan serta tamu undangan, termasuk Bupati Kutim yang diwakili oleh Asisten III, Sudirman Latif.
Perwakilan Fraksi Partai Demokrat, M. Amin, dalam pernyataannya menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami dari Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2023,” ujarnya.
Namun, setelah mempelajari nota penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, M. Amin mencatat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari target anggaran Rp787,53 miliar masih belum maksimal. “Banyak kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi,” tambahnya.
Amin juga menggarisbawahi perlunya memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD, seperti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendongkrak pendapatan. “Publik perlu tahu, apakah faktor meningkatnya PAD dominan disumbang oleh BUMD atau faktor lainnya,” tanyanya.
Selain itu, ia mempertanyakan kinerja BUMD/Perusda yang menurutnya harus optimal agar tidak terjadi ketergantungan pada sektor tertentu. “Apakah seluruh BUMD/Perusda itu berkinerja optimal?” lanjutnya.
Dalam harapannya, M. Amin menekankan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kebijakan yang dapat membawa perubahan dan perbaikan di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis. “Kami berharap masukan ini dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk kemajuan Kutai Timur,” harapnya.
Fraksi Partai Demokrat menginginkan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja BUMD/Perusda guna mendukung PAD secara signifikan. “Kita harus memastikan BUMD/Perusda bekerja dengan optimal untuk mendukung PAD,” tegasnya.
Sidang ini menjadi momentum penting bagi Fraksi Partai Demokrat untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.(adv/dprdkutim)
