Insightkaltim.com, SANGATTA – Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan ketiga tahun 2023/2024 yang berlangsung pada Kamis (13/06/2024), Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kutai Timur menyampaikan kritik dan harapan terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Melalui perwakilannya, M. Amin, fraksi ini mengapresiasi upaya pemerintah sekaligus menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jonni, dihadiri oleh Bupati Kutim yang diwakili oleh Asisten III, Sudirman Latif, serta 21 anggota dewan dan tamu undangan lainnya.
Dalam pemaparannya, M. Amin menilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp352,46 miliar atau 44,76% dari target Rp787,53 miliar masih belum maksimal. Ia menyebut banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Kita melihat realisasi PAD yang ada masih jauh dari harapan, hanya mencapai 44,76% dari target. Ini menandakan banyak kebutuhan mendasar masyarakat yang belum terpenuhi,” ujar M. Amin.
Lebih lanjut, M. Amin mempertanyakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusda dalam mendongkrak PAD. Menurutnya, kinerja BUMD harus dievaluasi untuk memastikan kontribusi optimal mereka terhadap PAD.
“Apakah seluruh BUMD/Perusda telah bekerja secara optimal sehingga bisa mendongkrak PAD secara signifikan? Transparansi dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyumbang PAD sangat penting,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan untuk menghindari ketergantungan pada sektor tertentu. “Kita perlu memastikan sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Diversifikasi sangat penting,” tambah M. Amin.
M. Amin berharap kritik dan saran dari Fraksi Demokrat dapat diterima dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan keuangan. “Kami berharap masukan kami bisa mempertajam kebijakan pemerintah dalam merespons dinamika perkembangan masyarakat,” ujarnya.
Pada akhir penyampaiannya, M. Amin mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(adv/dprdkutim)
