Insightkaltim.com, **SANGATTA** – Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan III tahun sidang 2023/2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menekankan pentingnya peningkatan alokasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Kamis (13/06/2024) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jonni, dan dihadiri oleh Asisten III Bupati Kutim, Sudirman Latif, beserta 21 anggota dewan lainnya.
Hj. Mulyana dari Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) dalam nota penjelasannya menyampaikan pandangannya terkait anggaran belanja daerah. Ia menyoroti alokasi belanja operasi sebesar Rp. 4,25 triliun dan belanja modal sebesar Rp. 3,29 triliun.
“Belanja operasi memang penting untuk kebutuhan sehari-hari pemerintah daerah, namun belanja modal memberikan manfaat jangka panjang yang lebih signifikan untuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah,” jelas Hj. Mulyana.
Mulyana menegaskan pentingnya memperbesar porsi belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. “Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penambahan belanja modal, karena ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belanja transfer senilai Rp. 811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa, menekankan perlunya pengawasan ketat agar dana tersebut dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.
“Dana transfer ke desa harus dicermati pemanfaatannya, sehingga desa-desa yang membutuhkan dapat terklasifikasi dengan baik,” ujarnya.
Anggota Komisi C itu juga memuji capaian belanja daerah yang telah mencapai rata-rata di atas 80%, namun mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus pada penyelesaian hutang sebesar Rp. 189,66 miliar.
“Perhatian terhadap hutang perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” katanya.
Mulyana juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi dan pembiayaan untuk mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Investasi dan pembiayaan yang tepat akan membantu meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat,” tuturnya.
Dengan surplus aktivitas operasi yang menunjukkan perkembangan ekonomi daerah, perwakilan Fraksi AKB itu berharap pemerintah bisa merespon positif pandangan fraksi-fraksi di DPRD. “Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan pansus untuk pembahasan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,” pungkasnya.(adv/dprdkutim)
