Insightkaltim.com, Sangatta – Menanggapi penyampaian Bupati Kutai Timur mengenai nota penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Jimmy menyatakan, pentingnya pembahasan dan kesepakatan bersama mengedepankan nilai-nilai yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kemaslahatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat sidang paripurna ke-11 masa persidangan ke-1 tahun anggaran 2023/2024. Di ruang sidang utama DPRD kutim, Sangatta Utara, Kalimantan Timur, Kamis (09/11/2023).
Disaksikan langsung ketua DPRD Kutim, Joni, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar. Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rizali Hadi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ( Pemkesra), Poniso Suryo Renggono. hadir dan disaksikan 21 anggota Dewa serta unsur Forum Koordinasi Perangkat Daerah ( FORKOPIMDA ), Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dikesempatan itu Jimmy menyoroti kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD dalam merumuskan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2024.
Dalam forum penyampaian RAPBD 2024, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memberikan pandangan yang mendalam terkait perkembangan keuangan daerah.
melalui Jimmy, fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur atas peningkatan Pendapatan Daerah sebesar 6,86%, mencapai Rp. 9.148 triliun.
“Kita mengakui dan menghargai upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer, serta menyoroti potensi tumbuhnya iklim investasi di Kabupaten Kutai Timur,” ungkapnya.
Selain itu,. Pihaknya menyoroti detail peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim. Fraksi Amanat Keadilan Berkarya secara rinci menyampaikan pandangannya terkait RAPBD 2024.
“Kita perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan Pendapatan Daerah Kutai Timur, yang meningkat signifikan dari estimasi sebelumnya menjadi Rp. 9.148 triliun,” tuturnya.
Ia mengaku, bahwa Peningkatan sebesar Rp 587.5 miliar atau 6,86% dianggap sebagai pencapaian positif. Selain itu, dirinya mengaku bahwa pemerintah telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam menggali potensi pendapatan daehrah (PD).
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 207% dari nilai sebelumnya, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik,” jelasnya.
Perwakilan fraksi tersebut juga memberikan perhatian khusus pada penambahan pendapatan yang bersumber dari dana bagi hasil sawit,
“Mengingat Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten terluas penghasil kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur. Kita mendorong dan menekankan pemerintah bahwa pentingnya pengelolaan pendapatan dari sektor ini untuk kemajuan daerah,” bebernya.
Selain itu, fraksi tersebut mengajukan usulan terkait pengelolaan belanja daerah yang lebih produktif, dengan fokus pada infrastruktur, sektor rul, peningkatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan masyarakat.
“Kita berharap agar kerjasama baik antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin dengan baik untuk mewujudkan kemajuan Kutim,” harapnya. (adv/dprdkutim)
