Insightkaltim.com, PENAJAM – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi meminta pemerintah pusat segera memberikan jawaban terkait kelanjutan proyek Bendung Telake. Bendung itu, diharapkan bisa mengakomodasi irigasi ribuan hektare lahan pertanian di dua kabupaten yakni di Long Kali, Paser dan Babulu di PPU.
Wakidi hingga saat ini mengaku kecewa dengan kebijakan pusat yang menunda kelanjutan bendungan tersebut. Terlebih, alokasi anggaran waktu itu dipindahkan ke pembangunan Intake Sepaku demi kebutuhan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kami menolak lupa rencana pemerintah merealisasikan bendung regulator Sungai Telake. Ini harapan para petani tanaman pangan dari Babulu, Waru, Penajam. Itu berkaitan dengan sumber air untuk irigasi teknis,” ujarnya Sabtu (4/3/2023).
Menurut pengamatannya, banyak petani yang akan beralih ke perkebunan sawit dalam lima tahun mendatang. Apabila pemerintah pusat tidak segera memecahkan persoalan irigasi.
Untuk diketahui, pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan lelang pembangunan bendung tersebut, 2022 lalu. Bahkan, rencana pembebasan lahan di Kecamatan Babulu sudah berlangsung.
Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Waru-Babulu itu mengucapkan selama bendung regulator di Sungai Telake belum dibangun, kondisi pertanian di PPU tetap seperti sekarang. Dipastikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk penghuni IKN. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan lokal saja masih belum mencukupi.
“Tiba-tiba pemerintah pusat mengalihkan untuk kegiatan di IKN. Ini terus terang, kami bersama warga terutama petani, kecewa banget,” sebutnya.
Lebih lanjut, Wakidi menilai, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi hal ini. Agar para petani tetap diberdayakan dengan mendukung program-program nyata dan mengembalikan rencana bendung Sungai Telake menjadi program nasional.
Adapun rencana teknis pelaksanaan pembangunan bendung regulator di Sungai Telake sudah dilengkapi desain. Kedalaman bendung diturunkan sekian meter dan bangunannya setinggi enam meter, untuk memudahkan mengalirkan air ke sawah-sawah petani.
“Saya berharap bendung regulator itu jangan sampai dihapus dari Program nasional. Saya sudah mengikuti program ini beberapa periode. Begitu waktu pengerjaan, dibatalkan lagi. Kami kecewa,” pungkas Wakidi. (adv/dprdppu)
